Info Umroh Terkini – Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Para ulama sepakat bahwa kategori mampu ini di antaranya adalah;
Pertama, Mampu dalam biaya perjalanan termasuk memungkinkan tersedianya sarana untuk menuju ke Baitullah.
Kedua, Ada nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan.
Ketiga,Keamanan dalam perjalanan dan
Keempat, Bagi perempuan, ada tambahan berupa aman dari fitnah sehingga kemudian dewasa ini ditetapkan jika ditemani oleh kerabat atau mahramnya atau suami.
Namun, saat ini banyak cara dilakukan untuk mampu berhaji seperti menjual aset, menabung, dan cara-cara lainnya yang memberi peluang untuk menyempurnakan keislaman. Di antara cara yang digunakan adalah dengan meminjam uang (dana talangan) untuk membeli kursi porsi haji ataupun melunasi biaya haji, yang pinjaman tersebut dilunasi dengan cara kredit atau diangsur.
Namun, bagaimana hukum dana talangan haji dari bank menurut pandangan Islam?
Hukum Dana Talangan Haji
Dana talangan haji dari bank adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan guna mendapatkan porsi haji. Nasabah kemudian akan membayar kembali pinjaman tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Dalam Islam, hukum transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah yang salah satunya adalah larangan riba (bunga). Riba sendiri merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang dan dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, produk dana talangan haji harus bebas dari unsur riba agar sesuai dengan hukum Islam.
Pandangan ulama mengenai dana talangan haji dari bank bervariasi. Beberapa ulama menyatakan bahwa dana talangan haji dari bank syariah diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, pembiayaan harus berbasis akad syariah yang halal seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau ijarah (sewa).
Sebaliknya, ada juga ulama yang berpendapat bahwa dana talangan haji sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba terselubung. Oleh karena itu, penting bagi calon jemaah haji untuk memastikan bahwa produk dana talangan yang digunakan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.
Selain itu, beberapa lembaga fatwa dan otoritas keuangan Islam, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, telah mengeluarkan fatwa dan pedoman mengenai pembiayaan haji. Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji menyatakan bahwa pembiayaan haji yang dilakukan oleh bank syariah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti menggunakan akad murabahah atau ijarah, dan harus bebas dari unsur riba.
Sebagai calon jemaah haji, Anda juga perlu mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum memutuskan untuk mengambil dana talangan haji. Pastikan bahwa Anda mampu membayar kembali pinjaman tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan finansial lainnya.
Skema Dana Talangan Haji Bank Syariah
Skema dana talangan haji yang ditawarkan oleh bank syariah memiliki beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui. Pemahaman skema dana talangan haji dari bank syariah dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Berikut adalah skema umum yang diterapkan:
1. Akad Murabahah
Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad yang umum digunakan dalam skema dana talangan haji. Dalam akad ini, bank membeli paket haji atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Akad Ijarah
Akad ijarah adalah akad sewa yang digunakan dalam skema pembiayaan haji. Dalam akad ini, bank menyewakan jasa kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah kemudian membayar biaya sewa tersebut sesuai dengan kesepakatan.
3. Bebas dari Riba
Salah satu prinsip utama dalam skema dana talangan haji adalah bebas dari riba. Bank syariah memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
4. Jangka Waktu Pembayaran
Bank syariah biasanya memberikan fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran. Nasabah dapat memilih tenor pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
5. Biaya Administrasi
Selain margin keuntungan, bank syariah juga menerapkan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Biaya ini biasanya mencakup biaya pengurusan, asuransi, dan biaya lainnya yang terkait dengan pembiayaan haji.
Sumber : himpuh.or.id
