Info Umroh Terkini – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf mengatakan seleksi yang mengedepankan transparansi dan akuntabel akan menghasilkan petugas-petugas yang kompeten, berintegritas, dan profesional, dalam melayani jamaah calon haji.
“Begitu juga dengan dibentuknya BP Haji oleh Presiden Prabowo dan menunjuk saya sebagai Kepala BP Haji semata-mata beliau (Presiden) ingin penyelenggaraan haji aman dan nyaman,” ujar Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seleksi Tahap II Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Arab Saudi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, yang diikuti 371 peserta dengan tiga formasi yaitu Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Kloter, dan PPIH non-Kloter.
Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahap 2 Tahun 1446H/2025M secara serentak di 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan tahapan tes kompetensi/CAT, wawancara pendalaman tugas fungsi, serta komitmen pelayanan petugas haji.
Dalam pembukaan seleksi tahap II tersebut, Irfan memastikan tidak ada intervensi dan petugas titipan dalam gelaran seleksi.
“Saya menegaskan dalam seleksi petugas tahun ini tidak ada intervensi dari pihak-pihak luar dan dilaksanakan secara transparan. Dalam seleksi PPIH ini tak satu pun ada yang saya rekomendasi dari keluarga. Saya ingin tradisi baru, tidak ada rekomendasi-rekomendasi lainnya,” kata Irfan.
“Kalau mau main-main dalam seleksi ini buat apa dilaksanakan. Semoga tidak ada lagi kecurigaan dalam seleksi petugas haji dan seleksi benar-benar berjalan secara transparan,” katanya.
Sebelum membuka gelaran seleksi tahap II CAT PPIH Kloter dan Arab Saudi, Irfan didampingi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani dan Kakanwil Kemenag Jatim juga menyempatkan meninjau sarana dan prasarana di Asrama Haji Sukolilo.
Ruangan-ruangan yang ditinjau itu antara lain ruangan layanan konsumsi jamaah haji, kamar jamaah, toilet, ruangan pertemuan, manasik
Sementara itu Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani mengatakan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan banyak pemangku kebijakan haji baik dari kementerian, lembaga, badan, dan seluruh pihak terkait di dalam negeri maupun Arab Saudi.
Sehingga, kata Jaja, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dan sinergis untuk mendukung kelancaran dan kesuksesannya.
“Dalam menjalankan misi di atas, petugas haji berada di garda terdepan yang dapat memberikan fungsi pelayanan, pembinaan, dan perlindungan, kepada jamaah haji,” kata Jaja Jaelani.
Jaja pun menegaskan petugas haji harus menjadi pelayan tamu-tamu Allah yang sebenarnya, melayani dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi.
Sumber : himpuh.or.id
