Info Umroh Terkini – Pemerintah Arab Saudi resmi menerapkan aturan baru terkait penerbitan visa umrah. Mulai 10 Juni 2025 atau bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1446 H, visa umrah tidak akan diterbitkan bagi jemaah yang belum mendokumentasikan kontrak akomodasi melalui platform digital Nusuk Masar.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, dan berlaku wajib bagi seluruh penyelenggara umrah, agen perjalanan luar negeri, hingga perusahaan jasa akomodasi.
“Keputusan baru ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pemberian layanan, meningkatkan pengalaman bagi pengunjung dan pelaksana Umrah, dan menjamin bahwa jemaah tinggal di fasilitas yang berlisensi dan patuh,” tulis Kementerian dalam pernyataan resminya.
Wajib Booking di Hotel Resmi dan Terdaftar
Seluruh pemesanan akomodasi umrah kini hanya bisa dilakukan di hotel-hotel yang memiliki izin resmi dari Kementerian Pariwisata Arab Saudi, melalui Nusuk Masar. Pemesanan di luar platform ini tidak akan diakui, dan visa otomatis tidak dapat diproses.
Cegah Penipuan dan Lindungi Jemaah
Melalui sistem digital ini, pemerintah ingin mencegah penipuan, penginapan abal-abal, dan overbooking, yang selama ini menjadi keluhan jemaah umrah. Kontrak akomodasi yang teregistrasi juga memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas layanan di sektor perhotelan keagamaan.
Pemerintah Arab Saudi juga memperingatkan bahwa penyedia layanan yang tidak mematuhi aturan ini bisa dikenai sanksi berat, termasuk penundaan atau penolakan penerbitan visa.
Bagian dari Transformasi Digital Visi 2030
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Saudi dalam mendukung Visi 2030, yang menargetkan transformasi industri haji dan umrah menjadi lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi.
Platform Nusuk Masar kini menjadi gerbang digital utama untuk pengelolaan izin, pemesanan layanan, hingga edukasi umrah. Aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa dan dirancang untuk mempermudah jemaah dalam mengakses layanan resmi dan terpercaya.
Pemerintah menyatakan bahwa seluruh persiapan teknis dan operasional telah rampung, termasuk integrasi data dan sistem antarlembaga. Proses transisi menuju kebijakan baru ini diharapkan berjalan lancar dan tidak menimbulkan gangguan bagi calon jemaah umrah.
